Suhu Politik Kembali Memanas! Rupiah Tembus Rp17.400, DPR Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi Kebijakan Ekonomi
Kabar mengejutkan datang dari sektor ekonomi-politik nasional pada Rabu (6/5/2026). Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) dilaporkan terjun bebas hingga menyentuh angka baru, yakni Rp17.400,- Dolar AS. Lonjakan ini memicu kegaduhan di tingkat elit politik, di mana Komisi XI DPR RI segera memanggil jajaran Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia yang bernama Perry Warjiyo untuk menggelar rapat dengar pendapat darurat. Tekanan terhadap mata uang Garuda ini menjadi viral di media sosial dengan tagar #RupiahKritis, mencerminkan kekhawatiran publik akan potensi kenaikan harga barang pokok di tengah situasi politik domestik yang juga tengah dinamis.
Penyebab anjloknya nilai tukar ini disinyalir merupakan kombinasi dari faktor eksternal dan internal. Secara global, kebijakan suku bunga tinggi yang terus dipertahankan oleh Bank Sentral AS (The Fed) membuat aliran modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, dari sisi politik dalam negeri, para pengamat menilai ketidakpastian mengenai arah kebijakan fiskal tahun depan dan isu reshuffle kabinet turut memperburuk sentimen investor. "Pasar tidak menyukai ketidakpastian. Ketika ada simpang siur dalam narasi politik pemerintah, Rupiah yang menjadi korbannya," ujar salah satu pengamat ekonomi politik di Jakarta.
Menanggapi situasi ini, Istana Kepresidenan melalui Juru Bicara yang bernama Prasetyo Hadi resminya menyatakan bahwa Presiden telah memerintahkan langkah-langkah stabilisasi "luar biasa". Bank Indonesia (BI) dilaporkan telah melakukan intervensi ganda di pasar valas dan pasar obligasi guna menahan kejatuhan lebih dalam. Di sisi lain, kubu oposisi di parlemen mulai melontarkan kritik tajam, menyebut pemerintah terlalu lamban dalam mengantisipasi gejolak global. Debat panas mengenai efektivitas kebijakan hilirisasi dan beban utang luar negeri kembali mencuat ke permukaan sebagai komoditas politik panas hari ini.
Pelemahan ini merupakan yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Menteri Keuangan yaitu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dalam posisi yang cukup kuat untuk meredam gejolak sementara. Pemerintah menghimbau pelaku usaha untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi spekulasi yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun tekanan politik meningkat, pemerintah optimistis bahwa koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal akan mampu membawa Rupiah kembali ke harga pasarnya dalam waktu dekat.
Pergerakan Rupiah ke depan akan sangat bergantung pada hasil rapat darurat di Senayan serta pidato Gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan besok pagi. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari para pemangku kebijakan agar pelemahan mata uang ini tidak berujung pada krisis politik, hukum, sosial, moral dan kepercayaan terhadap pemerintahan. Untuk saat ini, stabilitas ekonomi menjadi ujian terberat bagi konsolidasi politik pemerintah di pertengahan tahun 2026 ini.
← Kembali ke Beranda
Penyebab anjloknya nilai tukar ini disinyalir merupakan kombinasi dari faktor eksternal dan internal. Secara global, kebijakan suku bunga tinggi yang terus dipertahankan oleh Bank Sentral AS (The Fed) membuat aliran modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, dari sisi politik dalam negeri, para pengamat menilai ketidakpastian mengenai arah kebijakan fiskal tahun depan dan isu reshuffle kabinet turut memperburuk sentimen investor. "Pasar tidak menyukai ketidakpastian. Ketika ada simpang siur dalam narasi politik pemerintah, Rupiah yang menjadi korbannya," ujar salah satu pengamat ekonomi politik di Jakarta.
Menanggapi situasi ini, Istana Kepresidenan melalui Juru Bicara yang bernama Prasetyo Hadi resminya menyatakan bahwa Presiden telah memerintahkan langkah-langkah stabilisasi "luar biasa". Bank Indonesia (BI) dilaporkan telah melakukan intervensi ganda di pasar valas dan pasar obligasi guna menahan kejatuhan lebih dalam. Di sisi lain, kubu oposisi di parlemen mulai melontarkan kritik tajam, menyebut pemerintah terlalu lamban dalam mengantisipasi gejolak global. Debat panas mengenai efektivitas kebijakan hilirisasi dan beban utang luar negeri kembali mencuat ke permukaan sebagai komoditas politik panas hari ini.
Pelemahan ini merupakan yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Menteri Keuangan yaitu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dalam posisi yang cukup kuat untuk meredam gejolak sementara. Pemerintah menghimbau pelaku usaha untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi spekulasi yang dapat memperkeruh suasana. Meskipun tekanan politik meningkat, pemerintah optimistis bahwa koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal akan mampu membawa Rupiah kembali ke harga pasarnya dalam waktu dekat.
Pergerakan Rupiah ke depan akan sangat bergantung pada hasil rapat darurat di Senayan serta pidato Gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan besok pagi. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari para pemangku kebijakan agar pelemahan mata uang ini tidak berujung pada krisis politik, hukum, sosial, moral dan kepercayaan terhadap pemerintahan. Untuk saat ini, stabilitas ekonomi menjadi ujian terberat bagi konsolidasi politik pemerintah di pertengahan tahun 2026 ini.